Pandemi COVID-19 telah membawa dampak sangat signifikan terhadap semua elemen termasuk pemerintah daerah dan juga terhadap semua sektor khususnya kesehatan. Dalam bidang tata kelola pemerintahan, pandemi ini telah membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian mekanisme kerja dimana harus mengikuti protokol kesehatan. Dampak pada ekonomi, tidak saja berimbas pada ekonomi masyarakat tapi juga pada keuangan daerah, di mana sebagian besar anggaran yang ada di daerah dialihkan untuk penanganan COVID-19. Kondisi ini telah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencapaian target pembangunannya. Di lain pihak pemerintah daerah adalah garda terdepan dan memiliki tanggung jawab tinggi untuk memastikan proses pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tetap terfasilitasi dengan baik. Musyawarah Nasional (Munas) VI APEKSI Tahun 2021 yang ini merupakan ajang pertemuan 4 (empat) tahunan APEKSI mengangkat tema "Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Dan Paska Pandemi COVID-19". Munas ini telah melalui proses penundaan yang seharusnya dilaksanakan Tahun 2020 lalu akibat pandemi COVID-19. Munas menghasilkan sejumlah keputusan seperti Program Kerja 2021-2024, Rekomendasi dan Dewan Pengurus Periode 2021 – 2024. Presiden Joko Widodo dalam Sambutan Pembukaannya dan ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Sambutan Penutupan, mengingatkan pentingnya pemerintah daerah untuk membangun strategi penyesuaian perencanaan dan penganggaran daerah agar penanganan dan pemulihan akibat pandemi COVID-19 mengingat pandemic COVID-19 ini belum berakhir. Untuk itu pemerintah daerah masih harus memastikan proses penanganan COVID-19 berjalan dengan benar. Tidak hanya menghimbau memakai masker tetapi harus banyak berbagi masker, karena masih banyak masyarakat kita yang belum mampu membeli masker. Pemerintah daerah harus banyak membangun program padat karya untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat juga. Pemberian bantuan social harus terus dilaksanakan dengan terus memutakhirkan data secara berkala untuk menghindari kesalahan penyampaikan dan lebih tepat sasaran. APEKSI yang selama 4 (empat) Tahun dipimpin oleh Airin Rahcmi Diany (Walikota Tangerang Selatan), pada Munas VI dengan proses musyawarah dan mufakat telah memilih Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor) sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI Periode 2021 – 2024 dengan jajaran Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi, Marten Taha (Walikota Gorontalo), Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Hendrar Prihadi (Walikota Semarang), Wakil Ketua Bidang Pembangunan, Aminullah Usman (Walikota Banda Aceh), Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Perkotaan, Ibnu Sina (Walikota Banjarmasin), Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, Abdullah Abu Bakar (Walikota Kediri), Wakil Ketua Bidang Informasi, Advokasi dan Hukum, Maulan Aklil (Walikota Pangkalpinang) serta Bendahara, Dewanti Rumpoko (Walikota Batu). Serta Dewan Pengawas yang diketuai Syarif Fasha (Walikota Jambi) dengan anggota Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan) dan Taufan Pawe (Walikota Parepare). Bima Arya yang dikukuhkan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dalam pidato perdananya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Airin sebagai Ketua sebelumnya yang telah sukses memimpin dan membawa kemajuan APEKSI pada empat tahun terakhir ini. Bima menyadari tantangan dan tanggung jawab yang cukup berat yang akan dipikul dalam memimpin APEKSI ke depan. "APEKSI akan fokus untuk menguatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Juga kolaborasi antara pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pelayan publik di daerah". Selamat dan sukses kepada Dewan Pengurus APEKSI Periode 2021 – 2024 dibawah pimpinan Bima Arya Sugiarto. Semoga pemerintah kota semakin maju, profesional dan masyarakatnya semakin sejahtera.
https://apeksi.id/index.php/12-berita/nasional/1615-siaran-pers-munas-vi-apeksi-2021 | 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar